MAKALAH
Hak dan
Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia
Nama : aldi
doni prabowo
Kelas : 2 DB 23
Kelas : 2 DB 23
Npm :
3011098
BAB 1
PENDAHULUAN
Dalam makalah ini saya
membahas tentang pengertian hak, pengetian kewajiban, pengertian warga negara,
asas kewarganegaraan dan hak kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945. Ada sebagian masyarakat yang merasa
dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan
dirinya dan keluraganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain
sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan
yang dirasakan mereka. Dengan demikian mereka menanyakan hak-hak mereka,
akankah hak-hak mereka diabaikan begitu saja, atau jangan-jangan hal semacam
itu memang bukan hak mereka? kalau memang bantuan pemerintah kepada mereka itu
adalah hak yang harus diterima mereka mengapa bantuan itu belum juga datang?
Sedangkan itu mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri Atau mereka paham tentang itu, akan tetapi karena memang hawa nafsu Syaithoniyah-nya telah menguasai akal pikirannya sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwanya.
Sedangkan itu mereka tidak mau membela negaranya diakala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara sebrang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri Atau mereka paham tentang itu, akan tetapi karena memang hawa nafsu Syaithoniyah-nya telah menguasai akal pikirannya sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwanya.
Dalam konteks Indonesia ini yang merupakan suatu
Negara yang demokratis tentunya elemen masyarakat disini sangat berperan dalam
pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga
negaranya begitu pula dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban
terhadap Negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing komponen tersebut.
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai
kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang
paling nampak adalah unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan
pemerintah. Salah satu unsur Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu
Negara tersebut merupakan penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara
adalah bagian dari penduduk suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak
sedikit pula yang bukan merupakan warga Negara bisa tinggal di suatu Negara
lain yang bukan merupakan Negaranya.
Suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang
mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja
kah yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia juga salah satu
Negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
BAB 2
Pembahasan
PENGERTIAN HAK, KEWAJIBAN DAN WARGA
NEGARA
1) Pengertian Hak
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
2) Pengertian Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP.
3) Pengertian Warga Negara
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
ASAS KEWARGANEGARAAN
Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu:
1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:
a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius Sanguinis. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan.
b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.
Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride) atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam:
- Hak Opsi : ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif);
- Hak Reputasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).
2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain.
Di indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26 UUD 1945, yaitu:
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Syarat-syarat mengenai kewarganeraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya menyebutkan:
Warga Negara Republik Indonesia adalah:
a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.
b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18 tahun.
c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.
d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
e. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
f. Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
g. Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
h. Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
i. Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang ini.
Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No. 62 Tahun 1958 ini dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh:
a) Karena kelahiran;
b) Karena pengangkatan;
c) Karena dikabulkan permohonan;
d) Karena pewarganegaraan;
e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan;
f) Karena turut ayah/ibunya;
g) Karena pernyataan.
Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun ini disebutkan: b, c, d, dan e.
Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas dalam bab I huruf a yang menentukan status anak ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya.
Masalah Status Kewarganegaraan
Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul
apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam
sebuah negara, sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa kemungkinan berikut :
Apatride
Apatride ( tanpa kewarganegaraan ) timbul apabila
menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara
dari negara manapun. Misalnya Agus dan Ira adalah suami isteri yang berstatus
ius-soli. Mereka berdomisili di negasa A yang berasas ius-sanguinis. Kemudian
lahirlah anak mereka, Budi. Menurut negara A, Budi tidak diakui sebagai
warganegaranya, karena orang tuanya bukan warganegasa.
Begitu pula menurut negara B, Budi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena
lahir di negara lain. Dengan demilian Budi tidak mempunyai kewarganegaraan atau
Apatride.
Bipatride
Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua
kewarganegaraan.Bipatride ( dwi kenegaraan ) timbul apabila menurut peraturan
dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara
itu. Misalnya, Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga negara A
namum mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis dan
negara B menganut asas ius-soli.Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut
negara A yang menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah warga negaranya karena
mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara B yang menganut asas
ius-soli, Dani juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah negara
B. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau Bipatride.
Multipatride
seseorang yang memiliki lebih dari dua status
kewarganegaraan, aitu seseorang (penduduk) yang tinggal diperbatasan antara dua
negara.
Seseorang tidak diberikan berkwarganegaraan ganda.Oleh
karena itu, apabila seseorang mengalami kasus aptride, setelah berumur 18 tahun
dia bebas memilih kewarganegaraannya dengan jalan naturalisasi.Demikian pula
dengan orang yang menalami kasus bipatride maka dia harus menolak salah satu
dari dua kewarganegaraan.
Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat
menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, misalnya seseorang
memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan
permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan.Naturalisasi ada yang
bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau
mengajukan kehendak untuk menjadi warga Negara dari suatu Negara.Sedangkan hak
pasif adalah seseorang ang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu Negara tau
tidak mau diberi statsus warga Negara suatu Negara, maka yang bersangkutan
menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan
tersebut.
Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan dalam hal
naturalisasi ini, yaitu:
Naturalisasi
Biasa
Syarat – syarat untuk naturalisasi biasa adalah:
- Telah berusia 21 Tahun
- Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
- Dapat berbahasa Indonesia
- Sehat jasmani & rokhani
- Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan
- Mempunyai mata pencaharian tetap
- Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI
- Naturalisasi Istimewa Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI.
HAK DAN KEWAJIBAN WNRI BERDASARKAN
UUD 1945
• Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945,
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
• Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa.
• Istilah Kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara, atau segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan dalam arti : 1) Yuridis dan Sosiologis, dan 2) Formil dan Materiil.
A. Contoh
Hak Warga Negara Indonesia
1. Setiap
warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai
5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku
B. Contoh
Kewajiban Warga Negara Indonesia
1. Setiap
warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
2. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda)
3. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya
4. Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara indonesia
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik
HAK HAK WARGA
NEGARA POLITIK
ADALAH, Kekuasaan
Rakyat “MIskin”. Un5tuk memenuhi Kebutuhan kebutuhan Manusia. Hubungan anatara
Kuasa dan Kebutuhan
1. Gerak. Kekuasaan – HAKNYA
2. Perbuatan (Tenaganya, Tanam)
Gerak (Akibat. Baca, karena) HAK, mengadakan Kebutuhan
kebutuhannya, dikerjakannya. Dalam Tahapan tahapan Peradaban Zaman. Terbentuk
Masyarakat Sosialisme. Didirikan (“Ide”) Negara = Masyarakat
1. Produksi
2. Kerja. Ke Laba (Bagiannya)
3. Tani
menghadapi (dilawannya) de Politisasi dan Penguasaan
(Materialis) Alat alat dan Keuangan, Proses dengan Cara cara Pemenuhan = Berkekuasaan
Tampak beberapa Perbedaan Ekonomisasi
(Caranya). Atas Negara (= Uang). Isme ? Anta4ra Sosialis dengan
Individualist di suatu Negara
Suatu Tujuan, yang membentuk. Bantuk bentuk
Strategis
1. Menghancurkan. Individualisasi
2. Menyerang = Perang (atas Daerah)
a. Imperialisme. Penjajahan
b. Militerisme di
Pemerintahan
c. Borjuisme. Ke
Demokrasi
3. Menguasai (Kapitalist)
Tindakan tindakan dalam menyerang = Pelanggaran
HAK Sipil (Ciivil Rights). Suatu HAK yang tidak mungkin pernah bisa dijadikan
Hukum. Berhubungan dengan Peperangan (Keadaa. Cikal bakal Perserikatan Negara
negara Kebangsaan)
HAK — yang Internasional — Sipil oleh Politik jadi HAK
Warga (suatu) Negara karena ada Negara = Kependudukan (Masyarakat) Dunia
HAK suatu Dasar Manusia bukan sekedar Kebolehan.
Terjebak Hukum ke Hukum saja atas Aturan. Warganegara karena HAKNYA –
Negara
1. Kekuasaan di Negara. Demokratisasi. HAK =
Persamaan
2. Kolektivisme (HAK). Sosial = Negara
3. Upah = HAK. Keuangan(ada Negara)
4. Kebebasan = HAK di Tanahnya
– Tanam = HAK Sosial atas Lahan
– Azas = HAK Manfaati
Sumber Alam
– HAK = Kepemilikan
Pribadi – Keluarga
– HAK = Keadilannya –
Tempat (Materialisme)
– Kelahirannya
(Bangsa). HAK Perempuan (Makanan)
3. Pertahanan = HAK. Tidak Individualisme
HAK Warganegara dalam HAK akan Terlihat dari suatu
Pemilihan. Kenegaraan. Kekuasaan oleh Rakyat. Berlangsung = Politik, mendirikan
(Baca, Kedaulatan) Pemerintahan
Beberapa alasan Pembentukan HAK untuk Warganegara
bermula Negara, yang Merdeka didasarkan Kehendak = KEBEBASAN Rakyat. Dan,
Rasional Organisasi – Kekuasaan – Masyarakat, sehingga memerlukan Hubungan
antara Pemerintahan dengan Kependudukan
HAK Warganegara dilakukan setelah ada Negara. Dan,
oleh Rakyat – Negara. berlangsung Hubungan Kepemimpinan (nasional = atas Daerah
daerah) yang menjadi Perbuatan untuk Kebutuhannya.
Meskipun di
tingkat nasional belum ada keputusan tentang keberadaan Ahmadiyah, peraturan
Bupati Pandeglang, Banten, yang melarang keberadaan kelompok itu mulai berlaku
tanggal 21 Februari. Hal ini kembali menunjukkan lemahnya komitmen negara
melindungi hak-hak dasar warga negara.
Ketua Komnas
Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (23/2),
meminta agar pemerintah pusat menyikapi peraturan Bupati Pandeglang tersebut
karena muatannya mengingkari mandat UUD 1945, terutama kewajiban negara
menjamin hak beragama warga negara.
Menurut
Yuniyanti, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri perlu mencegah
lahirnya kebijakan di tingkat pusat hingga daerah yang bertentangan dengan
konstitusi.
Komisioner
dan Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Nasional Komnas
Perempuan KH Husein Muhammad mengkhawatirkan peraturan bupati tersebut akan
ditiru oleh daerah-daerah lain. Peraturan itu pun bertentangan dengan peraturan
di tingkat nasional yang tidak melarang keberadaan Ahmadiyah.
Lahirnya
peraturan bupati tersebut menambah jumlah peraturan yang terbit di daerah
(perda) yang mendiskriminasi perempuan. KH Husein menyebut, ada 189 perda yang
mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan konstitusi. Komnas Perempuan
sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam
Negeri, dan Bappenas. ”Umumnya pejabat di kementerian tidak memahami
perda-perda tersebut mendiskriminasi,” papar KH Husein.
Komnas
Perempuan berinisiatif membangun jaringan reformis—terdiri dari eksekutif,
legislatif, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat—di 16
kabupaten/kota di 7 provinsi yang memiliki perda bermasalah, dan kini juga
memantau kerja mereka di dalam jaringan.
Menurut KH
Husein, di lapangan ditemui banyak masalah. Mulai dari penyusunan perda yang
tidak sesuai UUD 1945 hingga tidak lengkapnya partisipasi masyarakat karena
tidak mengundang korban.
Lebih tegas
Komisioner
Komnas Perempuan Andy Yentriani meminta pemerintah bersikap lebih tegas
menertibkan perda berkaitan Ahmadiyah. Di lapangan, surat keputusan bersama
tiga menteri multitafsir, mendorong konflik antarwarga.
Perempuan
dan anak warga Ahmadiyah mengalami kekerasan berlapis, mulai dari stigma atas
keyakinan oleh masyarakat hingga institusi pendidikan hingga ancaman kekerasan
seksual. Dalam kekerasan di Cikeusik, Pandeglang, menurut KH Husein, seorang
ibu warga Ahmadiyah mengalami keguguran kehamilan.
”Kami sudah
minta pencabutan perda-perda yang mendiskriminasi. Untuk perda berhubungan
dengan pungutan retribusi, Menteri Keuangan bisa membatalkan perda tersebut,
tetapi untuk perda yang mendiskriminasi perempuan pemerintah pusat tak
bertindak?” gugat KH Husein.
Dalam
wawancara terpisah, pengajar di IAIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan PhD,
mengatakan, pemerintah harus bersikap tegas dalam menjaga landasan berpijak
bersama (common platform) yang telah menjadi kesepakatan berbagai pihak yang
tertuang dalam konstitusi. Di dalam menjaga landasan pijak bersama itu
pemerintah juga harus bersikap adil, tidak memihak kepada kelompok besar yang
menjadi arus utama.
Konflik
agama yang terjadi saat ini disebabkan sikap ambivalen pemerintah dalam
mengawal keberagaman beragama. Seharusnya negara memiliki manajemen pengelolaan
keragaman agama tanpa meninggalkan semangat demokrasi.
Dalam
globalisasi, tarikan dari tradisional berbasis agama, suku, dan kelompok akan
menguat karena banyak anggota masyarakat kehilangan identitasnya. Perda-perda
yang bernapaskan agama, menurut Noorhaidi, adalah bagian dari politik identitas
di satu sisi, sementara di sisi lain juga katup penyalur dari menguatnya
revitalisasi agama sebagai solusi terhadap berbagai persoalan yang ditimbulkan
globalisasi.
Friksi
muncul ketika globalisasi di satu sisi membuat tidak ada otoritas tunggal dalam
menentukan makna simbol-simbol keagamaan, di sisi lain tarikan dari loyalitas
tradisional juga menguat.
Karena itu,
sikap tegas negara dibutuhkan dalam penegakan hukum disertai agenda sistematis
menumbuhkan semangat keberagaman. (NMP)
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedua harus menyatu, maksudnya dikala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menenuaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini.
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Hak-Hak kita warga negara sebagai anggota masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut:
Pasal 27 (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Pasal 31 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
Di samping adanya pasal-pasal yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara, di Undang-Undang Dasar juga terdapat di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban kita warga negara sebagai anggota masyarkat, adapun bunyinya sebagai berikut:.
Pasal 27 (1) : Segala Warga negara…..wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
SARAN
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Anggota Masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
DAFTAR REFERENSI
Drs. H.M. Arifin Noor. ISD (Ilmu Sosial Dasar)
Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Pustaka Setia:
Bandung 2007.
Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma:
Yogyakarta 2007.
Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. Pendidikan
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Penerbit Paradigma:
Yogyakarta 2007.
http://www.kosmaext2010.com/makalah-civic-education-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia.php
http://syadiashare.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara.html
0 komentar:
Posting Komentar